contoh naskah akademik undang undang. Kajian ini dibuat sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan undang-undang yang dapat mengatur mengenai. contoh naskah akademik undang undang

penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut. Naskah akademis disusun sebagai hasil kegiatan yang bersifat akademis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, obyektif dan impersonal, sebelum berubah menjadi naskah politis dan naskah hukum. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk: 1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan,Hasil program kodifkasi itu berupa dokumen Kajian Kodifikasi Undang-undang Pemilu: Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, yang bisa diunduh melalui Kami bersyukur, dokumen. Pada titik inilah, naskah akademik ini menemui urgensinya sebagai refleksiUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Terdapat delapan (8) laporan yang keseluruhannya dibingkai dalam tiga tema besar, yakni (1) kelembagaan agraria; (2) ilmu agraria lintas disiplin; (3) hubungan keagrariaan. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN MINUMAN. , M. MULTI LISENSI ii KATA PENGANTAR Tiada kata yang pantas diungkapkan selain rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahman. Landasan Filosofis Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jakarta, Januari 2022 Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,Selanjutnya, perlu ada kesamaan dalam hal teknis penyusunan naskah akademik serta materi muatannya, sehingga naskah akademik benar-benar . Benny Riyanto, S. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. Kegiatan penyusunan naskah akademik ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2012 (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan. 12 Tahun 2011 Pasa l19 (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya. Walaupun demikian, semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. The Academic Manuscript of Law has important value in forming of good law and regulation, so that its existence has to be considered to be requirement. Tematik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa Cagar Budaya adalah:. Dian Purwanti, M. Naskah Akademik Rancangan Undang –Undang 6 Siapa yang menyusun naskah akademik Pasal 43 UU 12 Tahun 2011 (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden (2). Hum. Kembali PETUNJUK PENGGUNAAN. 4 Tahun 2009 tentang Minerba | Fatma Najicha - Academia. dahulu menyusun rancangan akademik mengenai rancangan undang-undang yang akan. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. com - 15/12/2021, 15:07 WIB. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara ini adalah sebagai. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) yang kini masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat RI. 02. diselaraskan sesuai dengan kaidah penyusunan naskah akademik yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesiaadalah sebagai berikut: 1. Kajian Asas/ Prinsip, c. 3, yang telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan terakhir bulan Maret 2015. The making of Academic Manuscript of Law begins with research so that the resulting rules can be accepted by communities. 68 Tahun 2005 tentang tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang. Undang Nomor 8 tahun 2016, memiliki tanggung jawab dan peran untuk mengimplementasikan amanah undang-undang secara maksimal agar bisa berdampak baik pada kehidupan penyandang disabilitas di masa sekarang dan yang akan datang. Latar Belakang Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya N egara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan Penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 – Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Disertai dengan naskah akademik. com – Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia merilis naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Kefarmasian kepada Pengurus Daerah IAI agar dilakukan koordinasi dengan Pengurus Cabang IAI, Pengurus Daerah PAFI, ISMAFARSI, Perguruan tinggi farmasi dan SMK farmasi serta semua pihak terkait di daerah masing-masing, untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR RI. 48+ Contoh Naskah Akademik Perda Pajak Penerangan Jalan. Latar Belakang Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya N egara. Perkembangan politik hukum Indonesia di era reformasi. Naskah Akademik ini disusun berdasarkan berbagai sumber informasi yang diperoleh. Disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dengan demikian, diharapkan kelemahan pada Undang-Undang 10/2004 dapat diperbaiki. Pengawasan; Norma yang dapat dibuat : 1. Undang-Undang Republik. Abstrak Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja. DAFTAR PUSTAKA Lampiran I Undang-Undang No. TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut: a. 1. RI, untuk mengetahui bagaimana pengetahuan Hakim didalam memahami dan menerapkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uu 23 tahun 2014 pemerintah daerah. Kodifikasi parsial hukum dagang yang berjalan saat iniUNDANG, RANCANGAN P E R A T URAN D A E RAH PRO V IN S I, DAN RANCANGAN P E R A T URAN D A E RAH KA B UP A TE N/K O T A 1. Latar Belakang Pasca reformasi bergulir di Indonesia, salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah semakin sentralnya peran kepala daerah dalam penyelengaraan pemerintahan. 03 Tahun 2016, setelah menerima permohonan penyelarasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. Permasalahan apa yang dihadapi l] vPv Y~ µ] lvNaskah Akademik RUU Desa. Selain itu, naskah. 01. - Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap rancangan maupun revisi UU harus disertai dengan naskah akademik. Akhir kata, semoga Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini dapat bermanfaat untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan susbstansi Naskah Akademik Rancangan. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Pemerintah NKRI ini kemudian dibagi atasNaskah Akademik ini terdiri dari dua naskah,yakni Naskah Akademik dan naskah Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. H. 1. Landasan Filosofis Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam program pembangunan desa, maka harus mendapat dukungan dari masyarakat. LANDASAN YURIDIS. UU No. Dalam Naskah Akademik ini secara ringkas disajikan kajian dan pemikiran yang berkaitan dengan bagi hasil perikanan meliputi aturan hukum, proses pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan serta aspek penting yang perlu disempurnakan. menyimpan rokok baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG CIPTA KERJA. 8. 19. Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum. Naskah Akademik RUU Pendidikan menguraikan masalah sebagai berikut. PENDAHULUAN A. Naskah Akademik Nomor Tahun 2023 : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan : Lihat Rincian: Naskah Akademik Nomor Tahun 2023: Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Lihat. Antara pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab pengelolaan. Akademik . Dalam proses penyusunan Naskah Akademik, tim penyusun telah melakukan diskusi dari pemangku kepentingan yang. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang, hal-hal yang hendak dikaji dalam naskah akademik revisi UU tentang ITE teridentifikasi 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang Undang ITE serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi, terutama terkait. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Naskah akademik. , ll. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran telah diganti karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan. Pada IASP 2020, empat komponen akreditasi, yakni 1) mutu lulusan, 2) proses pembelajaran, 3) guru, dan 4) manajemen sekolah/madrasah, disebut dengan komponen akreditasi utama 164 f NASKAH AKADEMIK IASP2020 yang mengukur kinerja (performance) satuan pendidikan (Tabel 5). 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 . Contoh lain adalah padamnya aliran listrik di Los Angeles, Chicago, Washington dan New York serta rusaknya sistem kontrol. Bahkan dalam perkembangannya, naskah akademik dapat dijadikan sebagai salah satu bukti dalam persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada. Pada IASP 2020, empat komponen akreditasi, yakni 1) mutu lulusan, 2) proses pembelajaran, 3) guru, dan 4) manajemen sekolah/madrasah, disebut dengan komponen akreditasi utama 164 f NASKAH AKADEMIK. LATAR BELAKANG Aparatur Negara Republik Indonesia terdiri dari 4,7 juta pegawai aparatur sipil negara, 360. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan beberapa ketentuan. Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang. Dalam Naskah Akademik penyusunan UU HKPD, pemrakarsa UU HKPD menyampaikan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi terkait DAU adalah formulasi DAU yang masih belum optimal dalam mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dan belum. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 1. RUU ITE, dalam salah satu ketentuannya merasa perlu untuk menjabarkan lebih lanjut tentang penyelenggaraan transaksi elektronik dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. 80% (5) 80% menganggap dokumen ini bermanfaat (5 suara) 2K tayangan 192 halaman. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan adalah: 1. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PENGUMPULAN UANG DAN BARANG (PUB) DAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) Disusun Oleh Tim : 1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. Puslitbang Hukum dan Peradilan Menyelenggarakan FGD Penyusunan Naskah Akademik “Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Penyusunan Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah dilakukan dan diselesaikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Tahun 2021. JudulDraft Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 42 3. Hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPara pemohon (Agus Rahardjo dkk) mendalilkan penyusunan UU No. Terutama dalam. N askah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara yuridis Desa terintegrasi di dalam pemerintahan daerah yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kegunaan Naskah Akademik merupakan bahan. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Kontrak dilaksanakan oleh sebuah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R[ Nomor: PHN. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, C. Karena itu UU yang hendak disusun ini bukanlah Undang-undang Desa (yang menyeluruh) melainkan Undang-undang tentang tatakelola (governance) Desa atau disebut dengan UU tentang Desa. Naskah Akademik;. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya ditulis UUDNRI Tahun 1945) menyebutkan “. Jenis. (PDF) NASKAH AKADEMIK MINERBA UU No. Apakah pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL BADAN LEGISLASI DPR RI 2014 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dapat diselesaikan dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) D. T. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik. Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (2011) tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan. Bandung, Juli 2017 Tim Penyusun,. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar. SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pengarah : K. Tujuan dibuatnya naskah akademik adalah memberikan kerangka pemikiran, paradigma, landasan hukum sampai pada operasionalisasinya peraturan daerah yang dibuat. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian. C. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2011 1 BAB I PENDAHULUAN 1. undang Dasar tahun 1945 alinea ke-4 yang. menjadi dua puluh lima rupiah, dalam Pasal 364, Pasal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,. NASKAH AKADEMIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UU NO. Tim Redaksi. menjual dan membeli rokok baik langsung ataupun tidak langsung 4. mengedarkan rokok baik secara langsung maupun tidak langsung 5. pedoman penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang i. Perlu diakui bahwa naskah akademik ini masih jauh dari sempurna, namun untuk saat ini dinilai telah memadai dijadikan dasar dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang. kegiatan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali ini dengan baik dan lancar. Merumuskan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan urgensi Rancangan Undang-Undang. Cyber Law Centre, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Dokumen ini juga memberikan contoh naskah akademik RUU tentang. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA Disusun oleh Tim, Dengan Ketua: Dr. Sebagai contoh, untuk naskah akademik rancangan undang-undang perpustakaan (RUU Perpustakaan) bisa kita dapatkan dari laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa urusan wajibUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sistematika Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan sistematika yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. R. LATAR BELAKANG BAB I. Naskah Akademis Ranperda Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Kabupa ten Kudus 12 1. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH. SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Hukum. Sebagai contoh ketika krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, kemudian 2008 krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang- undangan; 173 V. Akar permasalahan yang dihadapi di sektor pendidikan dalam pelaksanaan Undang-Undang terkait pendidikan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan. Keberadaan NA RUU tentang Perubahan UU 10/2004 diharapkan rancangan perubahan Undang-Undang tersebut telah melalui kajian ilmiah yang mendalam dan komprehensip. Landasan Filosofis Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam program pembangunan desa, maka harus mendapat dukungan dari masyarakat. Istilah naskah akademik muncul sebagai teks hukum pada tahun 2000-an. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Oleh karenanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang. Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan bantuan. memproduksi rokok dari jenis apapun 3. U Badan/Pengarang-Subjek. 4. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hokum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hokum masyarakat. dalam penyusunan Naskah Akademik mengenai penataan Perangkat Daerah Provinsi DKI. Naskah Akademik ini menjelaskan latar belakang, tujuan, landasan hukum, kajian teoritis, kajian empiris, dan rumusan normatif rancangan Perda tersebut. Undang Bagi Hasil Perikanan. DPR membuka peluang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Untuk kesempurnaan naskah akademik ini, kami mengharapkan penyelarasan terhadap naskah akademik ini. Penyusun sangat menyadari bahwa setiap segala sesuatu itu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Metode dalam penyusunan naskah akademis ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan. 11. Penyusunan Naskah Akademik ini sangat penting, jika ditinjau dari aspek daya guna suatu Rancangan Peraturan Daerah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena penyusunan naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. meminum minuman alkohol atau yang mengandung alkohol 6. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan. dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. identifikasi masalah c. pemikiran hingga tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Penyusunan Naskah Akademik tetap dilakukan meskipun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penyusunan Peraturan Presiden tidak menyatakan sebagai kewajiban. ii KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT ternyata Naskah. LATAR BELAKANG Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang didahului dengan melakukan pernyusunan Naskah Akademik RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan. Batang Tubuh. , M. RUU TENTANG KEOLAHRAGAAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Naskah Akademik Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 1 NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul Badan Legislasi DPR RI, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian Setjen DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUUnya. Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK KOTA MALANG BAB I PENDAHULUAN A. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan adalah: 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bagi proses pidana yang terkait dengan pemanfataan air tanah.